Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman
mempertanyakan kesiapan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.
Menurutnya kesiapan KPU patut dipertanyakan karena hingga saat ini
masalah data pemilih belum juga terselesaikan. Menurut Habiburokhman,
penyelesaian masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) seolah berjalan di
tempat. Banyak persoalan DPT yang disuarakan oleh partai politik dan LSM
yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU.
Salah satu masalah DPT adalah tidak bisa diaksesnya data DPT oleh
parpol dan publik. “Hal tersebut tentunya menimbulkan kecurigaan dari
masyarakat karena yang mengetahui keakuratan data tersebut hanya KPU
sendiri. KPU hingga saat ini belum menepati janjinya untuk mengundang
tim IT parpol untuk sama-sama mencermati data DPT” jelas Habiburokhman.
Sementara KPU juga tidak menanggapi secara serius hasil penyisiran
tim IT Gerindra bahwa ada 3,7 juta kasus atau sekitar 8,5 juta potensi
pemilih ganda. Laporan Gerindra berupa 120.000 lembar dokumen mengenai
data DPT yang bermasalah hanya dijawab oleh KPU dengan 2 lembar surat
yang isinya sangat menyederhanakan masalah dengan mengatakan orang-orang
tersebut benar-benar ada tanpa melampirkan bukti apapun.
Gerindra juga mengatakan bahwa KPU belum pernah menjawab secara jelas
soal keanehan angka DPT 186 juta yang lebih tinggi 10 juta dengan
proyeksi jumlah penduduk pemilih versi DAK Depdagri 176 juta, Menurut
BPS jumlah penduduk yang sudah berumur 17 tahun di seluruh Indonesia
paling tinggi 70% dari jumlah penduduk, maka secara nasional jumlah
pemilih adalah sekitar 176 juta atau 70% dari jumlah penduduk yang
jumlahnya 251 juta.
“Perlu digarisbawahi bahwa manipulasi DPT merupakan modus klasik
kecurangan pemilu. Dengan DPT yang semrawut mudah sekali terjadi terjadi
penggelembungan suara partai tertentu tanpa terdeteksi ditingkatan TPS.
Gerindra akan mengerahkan segenap sumber daya untuk terus mengkritisi
dan memantau DPT.” tutup Habiburokhman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar