Kepala Badan Pemenangan Nasional Pemilu Legislatif 2014 (BAPNAS PILEG
2014) DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Moekhlas Sidik
menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak menggunakan
fasilitas negara apabila juru kampanye (jurkam) pada masa kampanye
Pemilu Legislatif 2014.
“Jika kepala daerah menjadi juru kampanye, diharapkan yang
bersangkutan tidak melupakan tugasnya sebagai kepala daerah dan juga
tidak menggunakan fasilitas negara seperti mobil dinas, pengawalan
polisi, maupun fasilitas lainnya.” tutur Moehklas.
Menurut Moekhlas, tidak digunakannya fasilitas negara dalam kampanye penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, “Kepercayaan rakyat terhadap pemimpin daerah dan birokrat saat ini kurang baik. Terlebih lagi fasilitas negara tersebut berasal dari uang rakyat.”
Moekhlas mengatakan bahwa dengan mengemban jabatan sebagai kepala
daerah, maka yang bersangkutan secara otomatis sudah menjadi milik
masyarakat, “ Prioritas utama seorang pemimpin daerah adalah untuk
melayani masyarakat. Jangan sampai rakyat dirugikan karena pengabdian
pemimpin mereka lebih besar kepada partai politik dibandingkan
pengabdian pada rakyat,” tandasnya.
“Gerindra mempunyai beberapa tokoh seperti Basuki Tjahaja Purnama dan
Ridwan Kamil dan tokoh lainnya yang menduduki posisi sebagai kepala
daerah. Kami tidak menjadikan mereka juru kampanye.” tutur Moekhlas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar